Banjir yang terjadi di Jakarta telah menelan korban
24 (dua puluh empat) orang meninggal dunia dan 50 (lima puluh) ribu
lebih masyarakat harus mengungsi di waktu bencana banjir terjadi. Dari
catatan yang ada bencana banjir tahun 2013 ini lebih besar dampak
kemanusan dan ekonominya dari pada banjir tahun 2007.
Walaupun banjir sudah mulai surut, di beberapa titik masih terdapat banjir, dan di mana-mana terlihat kerusakan sarana persarana masyarakat yang perlu diperbaikan, serta perlu dilakukan pembenahan secara cepat oleh Pemerintah Propinsi DKI. Kalau kondisi tersebut dibiarkan maka akan terjadi bencana baru paska banjir bagi masyarakat yaitu perkembangan penyakit.
Pada saat bencana banjir terjadi, warga DKI mengeluh dengan kinerja dan penaggulangan bencana yang sangat lambat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI. Terkesan Pemerintah Propinsi DKI yang di pimpin oleh Jokowi tidak mengerti di mulai dari mana penangan bencana banjir ini dilakukan, sehingga terkesan ketika banjir terjadi Jokowi hanya melakukan blusukan saja kelokasi daerah banjir, sambil ngangkat-ngangkat barang yang pada dasarnya bisa dilaukan oleh satpol PP yang jumlahnya ribu di DKI. Walaupun dalam liputan media sang Gubernur sudah susah-susah bekerja menangulangi banjir.
Dilapangan pada saat banjir ditemukan tidak adanya kordinasi yang jelas antar instansi di lingkungan Pemprop DKI, sehingga terkesan semuanya jalan sendiri-sendiri, missal peran Dinas Kesehatan tidak jelas, sehingga banyak manula dan anak-anak yang lemah terkena banjir yang tidak terobati dan tidak tersedianya obat-obatan, Tim SAR DKI jalan sendiri juga tanpa adanya dukungan dari alat-alat penanggulangan yang harus disiapkan oleh Dinas PU (Pekerjaan Umum), begitu juga dengan satpol PP, tidak terlihat di beberapa lokasi banjir. Apa bila kita simpulkan situasi di atas Gubernur DKI, Jokowi di awal bencana banjir terjadi tidak melakukan rapat kordinasi antar instansi tersebut.
Bencana banjir sudah menyeluruh terjadi di daerah DKI, beberapa tanggul sudah jebol, di lihat dari kondisi lapangan Jokowi dengan aparatnya tidak sanggup lagi melakukan penanganan, dan ini sangat terlambat, baru Jokowi minta bantuan aparat TNI untuk membantu. Tindakan Jokowi ini sudah di dahului oleh kritikan Sutiyoso yang meminta Jokowi agar secepatnya meminta bantuan TNI.
Tidak itu saja, di lapangan pun ditemukan tidak adanya pelayanan maksimal terhadap warga pengunsian, seperti tidak tersedianya WC umum bagi pengunsi, distribusi makan dan dapur umum tidak merata, sehingga ada beberapa daerah yang tidak mendapatkan bantuan, tenda-tenda tidak mencukupi sehingga banyak dari pengunsi yang tidur di bawah jembatan layang tol, mengunsi ke jembatan penyeberangan dan numpang di halte busway, kondisi yang sangat menyedihkan.
Sedemikian buruknya penangan banjir di Jakarta ini menjadi sebuah pelajaran bagi pimpinan bangsa terutama pemimpin DKI saat ini, bencana banjir merupaka situasi yang sudah dipastikan akan terjadi di DKI, yang pada dasarnya birokrasi DKI sudah paham betul dengan situasi ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa penangan banjir di Jakarat belum juga maksimal, terkesan makin buruk dengan pergantian gubernur DKI.
Perlu di sadari bahwa Jokowi itu bekas Walikota Solo dan Ahok merupaka mantan anggota DPR RI, pasangan ini merupakan pasangan ketika menjabat dulunya tidak terbiasa dengan bencana atau belum mendapatkan ilmu tentang kebencanaan. Apalagi pengalaman tentang bencana tentu tidak punya. Itu bisa kita lihat dari pengalaman perjalan mereka berdua ketika jadi pemimpin.
Kedepan agar kondisi ini jangan terulang lagi maka di minta kepada Jokowi dan Ahok menambah ilmu pengetahunan tentang kebencanaan, dan diperlukan juga belajar kepada aktivis relawan bencana atau pihak yang pernah sukses membantu dibidang kebencanaan, seperti pelu belajar kepada TNI yang berhasil membuat TIM dan membangun kekuatan membantu bencana di Nusantara ini. Atau belajar kepada Hidayat Nur Wahid yang pernah sukses mengorganisasi TIM relawan jutaan orang dan telah menyalurkan bantuan manteril dan non materil triliunan pada saat bencana alam di Aceh, Djogja dan di Sumatera Barat,dll yang waktu itu Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden PKS.
Belajar dan menambah ilmu itu perlu bagi pemimpin!!!.
http://birokrasi.kompasiana.com/2013/01/21/jokowi-perlu-belajar-ilmu-kebencanaan-527516.html
Walaupun banjir sudah mulai surut, di beberapa titik masih terdapat banjir, dan di mana-mana terlihat kerusakan sarana persarana masyarakat yang perlu diperbaikan, serta perlu dilakukan pembenahan secara cepat oleh Pemerintah Propinsi DKI. Kalau kondisi tersebut dibiarkan maka akan terjadi bencana baru paska banjir bagi masyarakat yaitu perkembangan penyakit.
Pada saat bencana banjir terjadi, warga DKI mengeluh dengan kinerja dan penaggulangan bencana yang sangat lambat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI. Terkesan Pemerintah Propinsi DKI yang di pimpin oleh Jokowi tidak mengerti di mulai dari mana penangan bencana banjir ini dilakukan, sehingga terkesan ketika banjir terjadi Jokowi hanya melakukan blusukan saja kelokasi daerah banjir, sambil ngangkat-ngangkat barang yang pada dasarnya bisa dilaukan oleh satpol PP yang jumlahnya ribu di DKI. Walaupun dalam liputan media sang Gubernur sudah susah-susah bekerja menangulangi banjir.
Dilapangan pada saat banjir ditemukan tidak adanya kordinasi yang jelas antar instansi di lingkungan Pemprop DKI, sehingga terkesan semuanya jalan sendiri-sendiri, missal peran Dinas Kesehatan tidak jelas, sehingga banyak manula dan anak-anak yang lemah terkena banjir yang tidak terobati dan tidak tersedianya obat-obatan, Tim SAR DKI jalan sendiri juga tanpa adanya dukungan dari alat-alat penanggulangan yang harus disiapkan oleh Dinas PU (Pekerjaan Umum), begitu juga dengan satpol PP, tidak terlihat di beberapa lokasi banjir. Apa bila kita simpulkan situasi di atas Gubernur DKI, Jokowi di awal bencana banjir terjadi tidak melakukan rapat kordinasi antar instansi tersebut.
Bencana banjir sudah menyeluruh terjadi di daerah DKI, beberapa tanggul sudah jebol, di lihat dari kondisi lapangan Jokowi dengan aparatnya tidak sanggup lagi melakukan penanganan, dan ini sangat terlambat, baru Jokowi minta bantuan aparat TNI untuk membantu. Tindakan Jokowi ini sudah di dahului oleh kritikan Sutiyoso yang meminta Jokowi agar secepatnya meminta bantuan TNI.
Tidak itu saja, di lapangan pun ditemukan tidak adanya pelayanan maksimal terhadap warga pengunsian, seperti tidak tersedianya WC umum bagi pengunsi, distribusi makan dan dapur umum tidak merata, sehingga ada beberapa daerah yang tidak mendapatkan bantuan, tenda-tenda tidak mencukupi sehingga banyak dari pengunsi yang tidur di bawah jembatan layang tol, mengunsi ke jembatan penyeberangan dan numpang di halte busway, kondisi yang sangat menyedihkan.
Sedemikian buruknya penangan banjir di Jakarta ini menjadi sebuah pelajaran bagi pimpinan bangsa terutama pemimpin DKI saat ini, bencana banjir merupaka situasi yang sudah dipastikan akan terjadi di DKI, yang pada dasarnya birokrasi DKI sudah paham betul dengan situasi ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa penangan banjir di Jakarat belum juga maksimal, terkesan makin buruk dengan pergantian gubernur DKI.
Perlu di sadari bahwa Jokowi itu bekas Walikota Solo dan Ahok merupaka mantan anggota DPR RI, pasangan ini merupakan pasangan ketika menjabat dulunya tidak terbiasa dengan bencana atau belum mendapatkan ilmu tentang kebencanaan. Apalagi pengalaman tentang bencana tentu tidak punya. Itu bisa kita lihat dari pengalaman perjalan mereka berdua ketika jadi pemimpin.
Kedepan agar kondisi ini jangan terulang lagi maka di minta kepada Jokowi dan Ahok menambah ilmu pengetahunan tentang kebencanaan, dan diperlukan juga belajar kepada aktivis relawan bencana atau pihak yang pernah sukses membantu dibidang kebencanaan, seperti pelu belajar kepada TNI yang berhasil membuat TIM dan membangun kekuatan membantu bencana di Nusantara ini. Atau belajar kepada Hidayat Nur Wahid yang pernah sukses mengorganisasi TIM relawan jutaan orang dan telah menyalurkan bantuan manteril dan non materil triliunan pada saat bencana alam di Aceh, Djogja dan di Sumatera Barat,dll yang waktu itu Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden PKS.
Belajar dan menambah ilmu itu perlu bagi pemimpin!!!.
http://birokrasi.kompasiana.com/2013/01/21/jokowi-perlu-belajar-ilmu-kebencanaan-527516.html
0 comments:
Posting Komentar