Data Jamkesmas Bermasalah

Diduga Ada Penerima Ganda, DKK Janji Data Ulang

Aiapacah, Padek—Tak hanya jaminan kesehatan daerah (Jam­kesda) yang bermasalah. Jami­nan kesehatan masyarakat (Jam­kesmas) yang anggarannya di­tang­­gung  Kementerian Kese­hatan, juga belum beres pe­nangan­annya.

Banyak warga yang tidak terdata Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga tidak men­dapat­kan kartu Jamkesmas. Kemarin (7/1), 15 warga dari berbagai kelurahan di Kota Padang men­datangi kantor Badan Peren­canaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Padang. Mereka mem­­pertanyakan pendataan Jamkesmas yang dinilai tak valid.

Namun warga tidak berha­sil menemui Kepala Bappeda Pa­dang Hervan Bahar. Ke­cewa, warga yang mayoritas ibu-­ibu itu men­datangi kantor BPS Padang di Ja­lan Bypass. Di sini, warga di­sambut Kepala BPS Padang, Rizal.

Warga Kotopanjang, Ikua­koto, Nurlailis mengaku tidak mendapatkan kartu Jam­kes­mas tahun ini. “Padahal, tahun lalu, saya dan ke­luar­ga mene­rima Jamkesmas,” kata­nya.

Baginya, kartu Jamkesmas sangat berharga bagi dia dan keluarnya “Sebab, saat saya sakit tenggorokan, jika meng­gunakan Jamkesmas, ha­nya mengeluar­kan Rp100 ribu sebulan untuk membeli obat. Jika tidak meng­gu­nakan kartu Jam­kesmas, bisa mencapai Rp 300 ribu,” ungkap Nurlailis.

Wanita 55 tahun itu meng­harapkan dilakukan pendataan kembali, sehingga dia bisa me­nik­­mati kemudahan dari Jam­kesmas.

“Saya memang tidak mam­pu Pak, tapi mengapa saya tidak dapat,” ujar ibu empat anak ini yang sehari-hari bekerja seba­gai tukang cuci.

Hal serupa diungkapkan, Yurnalis, warga Kelurahan Kuranji. ibu empat anak ini ke­cewa tidak mendapatkan Jam­kes­mas. Wanita yang sua­mi­nya bekerja sebagai sales ma­ka­nan ringan di sebuah toko grosir dan tinggal menumpang di rumah saudaranya ini, me­ra­sa ada pendataan yang salah. “Saya merasa berat jika bero­bat tanpa adanya Jamkesmas ini, seperti melahirkan anak saya terakhir, terpaksa harus meminjam uang keluarga,” ujar Yurnalis sambil menyusui anaknya.

Ketua RT 03 RW14 Bungo­pa­sang, Juhardio Anse men­jelaskan di RT yang dipim­pin­nya ada tiga kepala keluarga ti­dak terdata Jamkesmas. Pada­hal, dia menilai tiga KK terse­but wajar menerima Jam­kes­mas.

Menanggapi itu, Hervan Bahar menjelaskan data Jam­kesmas itu diambil dari data BPS mengacu tahun 2011. Dia mengklaim Pemko tidak me­ngu­bah data itu, dan langsung memberikannya ke pusat un­tuk dijadikan dasar pemberian Jamkesmas.

“Saya akan evaluasi kem­bali jika ditemukan belum adanya masyarakat tidak ter­data. Tidak tertutup kemung­kinan ada penerima ganda, antara Jamkesmas dan Jam­kes­da,” kata Hervan.

Pendataan ulang ini, kata Hervan, bisa menjadi peng­ganti bagi masyarakat yang belum menerima Jamkesmas. “Untuk itu, saya berharap masyarakat yang belum ter­data atau belum memiliki Jamkesmas melapor ke DKK Padang,” sarannya.

Sedangkan Rizal men­jelas­kan data BPS ada sekitar 19 ribu masyarakat miskin. Dia menolak jika data yang mereka berikan ke pemko tidak valid. “BPS Padang menilai dari 26 item seperti kondisi rumah, penghasilan, dan lainnya. Saya menolak jika ada kesalahan data yang dilakukan tim ketika melakukan survei,” ucap Rizal.

Kepala DKK Padang Fris­da­wati menjelaskan masya­rakat yang belum terdata Jam­kesmas jangan khawatir, kare­na akan ada pendataan ulang. “Pendataan kembali akan dila­kukan. Masyarakat yang be­lum terdata sebagai penerima kartu ini bisa mengajukan diri,” ucap Frisdawati.

Sebelum kasus Jamkesmas ini, puluhan warga RT 01 Pam­pangan berunjuk rasa ke Kan­tor Lurah Pampangan, 28 De­sember lalu. Warga yang di­dominasi kaum ibu dan anak-anak itu mempertanyakan alasan mereka tidak men­da­pat­kan kartu Jamkesda. (ek)