“Kasus Hambalang ini jelas
perampokan sistematis Partai Demokrat. Semua oknum pejabat yang terlibat adalah
elite Demokrat. Mereka berkolaborasi merampok uang negara dengan perahunya
masing-masing, “ jelas Sekretaris Jenderal PP KAMMI Andriyana di Jakarta, Rabu
(19/12)
Andriyana menambahkan, kerugian
negara akibat kasus Hambalang sangat fantastis sehingga menyebabkan rakyat
menderita. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus
hambalang kerugian negara mencapai 243,6 milyar dengan
rincian selisih pembayaran uang muka senilai Rp116,9 miliar ditambah kelebihan
pembayaran atau pemahalan harga pelaksanaan konstruksi hingga Rp126,7 miliar
yang terdiri atas mekanikal elektrikal sebesar Rp75,7 miliar dan pekerjaan
struktur sebesar Rp51 miliar.
“Ini uang rakyat dan dirampok
para penguasa yang zalim. Untuk itu KAMMI mendesak KPK menangkap para koboi
perampok anggaran Negara ini. Mereka jelas merupakan biang keladi keruntuhan
Indonesia dan simbol kebobrokan moral pejabat negara, “ tegasnya
Andriyana juga menegaskan, kasus
Hambalang kental dengan indikasi tindak pidana pencucian uang. Partai Demokrat
sukses menjadi tempat praktek pencucian uang sehingga harus dibubarkan.
“Berdasarkan data dan fakta, ada
aliran dana hasil rampokan proyek Hambalang yang mengalir dalam kongres Partai
Demokrat di Bandung. Untuk itu, Partai Demokrat harus dibubarkan, “ jelasnya
Andriyana menambahkan, KAMMI juga
menuntut Presiden SBY mundur dari jabatannya karena gagal mengatasi korupsi di
Tanah Air. Ini dibuktikan dengan semakin buruknya indeks korupsi Indonesia,
dimana berdasarkan rilis Transparancy Internasional indeks tingkat korupsi di Indonesia naik dari peringkat 100 menjadi 118
pada 2012.
“Presiden
SBY harus mundur karena gagal mengatasi korupsi. Jika tidak mundur, KAMMI
bersama rakyat akan menjalankan Reformasi jilid dua Januari nanti, “ pungkasnya.
0 comments:
Posting Komentar