Dahlan hadiri refleksi akhir tahun PKS

Written By Admin on Minggu, 30 Desember 2012 | 13:45

JAKARTA, KOMPAS.com— Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menghadiri acara refleksi akhir tahun Partai Keadilan Sejahtera yang digelar di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Sabtu (29/12/2012). Acara refleksi akhir tahun yang digelar dalam bingkai seni budaya ini diikuti sejumlah petinggi PKS, pimpinan partai lain, dan ratusan kader PKS.Kehadiran Dahlan dalam acara internal PKS tersebut mengundang pertanyaan para pewarta. Dua tahun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, PKS belum mengumumkan siapa calon presiden yang diusungnya. Apakah kehadiran Dahlan inimerupakan pertanda PKS tengah mendekati Dahlan sebagai calon presiden yangakan diusung pada Pemilu 2014?Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, pihaknya belum memikirkan pencalonan presiden. PKS, katanya, akan lebih dulu fokus bagaimana memenangi Pemilu Legislatif2014. "Kita belum bicara tentang tokoh, tapi kita baru bicara bagaimana agar bisa menang di pemilu legislatif lebih dulu. Nanti baru setelah itu kita bicara tokoh,"kata Luthfi di tengah-tengahacara tersebut.Sementara menurut Dahlan, tidak ada yang spesial dari kedatangannya ke acara internal PKS malam ini. Dahlan mengaku hanya menghadiri undangan PKS."Enggak ada apa-apa, baru kali ini (saya datang) karena mungkin saya pernah menulis untuk PKS ya," ujar Dahlan.Selain Dahlan, tampak pula mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqie menghadiri acara refleksi akhir tahun PKS tersebut. PKS juga mengundang Ketua Mahkamah Konstitusi Machfud MD, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.Adapun acara refleksi akhir tahun PKS ini akan diisi dengan pidato politik Luthfieserta sejumlah pertunjukan seni dan budaya. Hadir sejumlah petinggi PKS, di antaranya, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. (pks parsel)

Read More

YANG BAIK YANG BANYAK TANTANGAN

Plafon Ruang FPKS Roboh, 

Teror Karena PKS Tidak Setuju Renofasi Gedung DPR?

Jumat, 28 Desember 2012

foto detikcom

Sejumlah atap plafon ruang anggota Fraksi PKS (FPKS) DPR di lantai 4 Gedung Nusantara I roboh, Kamis (27/12). Berdasarkan sejumlah foto yang beredar di media, kerusakan yang terjadi cukup serius. Sejumlah atap plafon jatuh dan pecah menimpa meja, kursi dan berceceran di lantai karpet ruangan. Di beberapa sisi juga terdapat tetesan air dari atas.

"Ruang anggota FPKS Bukhori Yusuf," demikian disampaikan seorang sumber yang enggan disebutkan namanya kepada detikcom, Jumat (28/12/2012), menjelaskan ruang mana yang mengalami kerusakan.

Belum diketahui dari mana tetesan air ini mengingat gedung Nusantara I DPR sebenarnya tingginya 24 lantai. Namun di bagian atap terlihat berlubang cukup besar.

Itulah anehnya. Apakah kejadian ini murni musibah atau suatu 'kesengajaan' untuk menteror anggota F-PKS karena selama ini FPKS sangat tegas menolak rencana renofasi Ruang Kerja DPR yang menelan biaya milyaran?

Sebagaimana pernah diberitakan detikcom dalam salah satu beritanya "Renovasi Ruang Kerja Rp 6,2 M, PKS: Sekjen DPR Harus Peka Sense of Crisis", FPKS menolak keras renovasi ruang kerja anggota DPR karena memboroskan uang negara untuk sesuatu yang tidak penting. Menurut politisi PKS Indra, Sekjen DPR yang punya rencana ini harusnya peka dengan sense of crisis.

"Seharusnya semua penyelenggara negara punya sense of crisis atas kondisi rakyat kita yang lebih membutuhkan perhatian. Masih sangat banyak rakyat kita yang kelaparan, tidak bisa berobat, tidak sanggup biayai sekolah, dan lain-lain," kata Indra dalam pesan singkat kepada detikcom, Rabu (7/11/2012).

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan rakyat jauh lebih penting daripada merenovasi ruang kerja anggota dewan, terlebih dengan anggaran yang begitu fantastis.

"Pemenuhan kebutuhan rakyat tersebut lebih penting daripada pengadaan atau perbaikan fasiltas seperti renovasi toilet Rp 1,4 miliar atau perbaikan ruang kerja Rp 6,2 miliar dan lainnya," terang anggota Komisi III itu.

Lebih jauh Indra menyatakan, selayaknya setiap rencana pengadaan atau renovasi yang diprogramkan Sekjen, memperhatikan skala prioritas, kepatutan dan kondisi masyarakat.

"Dalam setiap program pengadaan atau perbaikan fasilitas yang akan dilakukan baik di Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, maka harus memperhatikan kepatutan, skala prioritas, dan kondisi masyarakat kita," jelasnya. (pks parsel)

Read More

AHER GUBERNUR YANG BAIK

Aher Kucurkan Rp 150 Miliar untuk Bangun Desa Peradaban

Jumat, 28 Desember 2012

BANDUNG - Pemprov Jabar, tahun ini menganggarkan dana sebesar Rp 150 miliar untuk Program Desa Peradaban. Dana tersebut, akan diberikan pada 150 desa.

Program Desa Peradaban ini, diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Rp 1 miliar untuk desa tersebut.

“Alhamdulillah program ini akan dijadikan contoh bagi daerah lainnya oleh pemerintah pusat,” jelas Heryawan dalam sambutannya di Lapangan Desa Tugu Utara, Kamis (27/12).

Program Desa Peradaban ini dibagi ke dalam 4 wilayah: Bogor (Bogor, Cianjur, dan Sukabumi), Cirebon (Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka), Purwakarta (Subang, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi), dan Priangan (Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Ciamis, Bandung,  Bandung Barat, dan Banjar).

*http://vvipnews.com (pks parsel)

Read More

Lutfhi Hasan Ishaq (Presiden PKS):

 "Bersih dari Korupsi bukan suatu prestasi, tapi kewajiban"

Sabtu, 29 Desember 2012

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq berpendapat, tidak perlu disebut sebagai prestasi jika sebuah partai politik bebas dari praktik korupsi.

“Bebas dari korupsi itu bukan prestasi, tapi merupakan kewajiban. Partai memang harusnya bebas dari korupsi,” kata Luthfi kepada Republika melalui telepon, Sabtu (29/12).

Sepanjang tahun 2012, PKS tercatat sebagai salah satu partai politik yang kader-kadernya cukup bersih, dan tidak terjerat tindak pidana korupsi. Meski demikian, hal itu tidak akan dijadikan daya jual bagi partai berbasis Islam tersebut. Menurut Luthfi, isu korupsi bukanlah isu populis. Ia hanya menjadi perdebatan hangat di kalangan menengah ke atas. Sedangkan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah, kesejahteraan ekonomi dan social menjadi perhatian utama.

Karenanya, PKS, lanjut Luthfi sepanjang 2013 nanti tidak akan repot-repot menjual kebersihan parpol. Tetapi fokus pada upaya penyaluran aspirasi masyarakat kalangan bawah. Sebagai partai dengan basis kader yang cukup solid, PKS memiliki visi untuk menguatkan sekaligus memperluas konsituen, terutama kader-kader akar rumput.

Visi tersebut, dikatakan Luthfi akan terealisasi dengan baik dan sempurna apabila didukung oleh kader-kader PKS yang berkualitas. Sehingga, kualitas dan akhlak politisi PKS yang masih berintegritas dan memiliki komitmen tinggi untuk tidak terjerat korupsi merupakan modal penunjang pencapaian visi partai.

“Tindak korupsi itu kan menyangkut akhlak dan perilaku. Jadi kami anggap sebagai bonus dan politik santun dan bersih ini akan terus diusung PKS,” ujarnya.

Sebelumnya Indonesia Corruprion Watch (ICW) merilis bahwa hanya PKS dan Partai Hanura merupakan partai politik yang kadernya tidak terlibat kasus korupsi. Sebaliknya Golkar menjadi "juara umum" parpol dalam praktik korupsi kadernya.

Dalam rilis yang disampaikan ICW, sepanjang tahun 2012 terdapat sebanyak 25 wakil rakyat dari DPR/DPRD I/DPRD II dan 1 pejabat tinggi negara terjerat korupsi di KPK, Kajaksaan dan kepolisian. 

Dari 25 orang itu, kader Golkar menempati posisi teratas disusul PAN, PD, PDIP, PKB, PPP, dan Gerindra.

Hal itu disampaikan peneliti korupsi politik ICW, Apung Widadi dalam juma pers "Outlook Korupsi Politik 2013" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat (28/12).

Praktis, dari sembilan partai yang ada hanya PKS dan Partai Hanura yang tak ada kadernya terjerat kasus kejahatan kerah putih tersebut. 

*baca juga: Rilis ICW: Hanya PKS dan Hanura yang Tak Ada Kadernya Tersangkut Kasus Korupsi   (PKS Pariaman Selatan

Read More

KONSTITUSI BARU MESIR

Perbedaannya dengan Versi Lama | Luar Biasa Ternyata

Rabu, 26 Desember 2012

Versi tulisan dari VOA saja luar biasa begini. Isi Konstitusi yg luar biasa begini bagaimana mungkin liberalis sekuleris koptik menolak? Kami copas secara utuh dari berita VOA Indonesia. [admin]

President Morsy signing Egypt's first democratically written/ratified constitution

Konstitusi Baru Mesir: 

Perbedaannya dengan Versi Lama 

Konstitusi Mesir yang baru, disetujui oleh pemilih dalam referendum dua tahap bulan ini, menggantikan Piagam 1971 yang dibekukan tahun lalu setelah protes meluas yang menumbangkan kekuasaan panjang meden Hosni Mubarak.

Berikut adalah kesamaan dan perbedaan antara kedua dokumen tersebut dalam beberapa isu kunci:

Peran Islam

Kedua konstitusi menetapkan Islam sebagai agama resmi di Mesir dan Hukum Islam, atau syariah, sebagai sumber utama legislasi. Keduanya juga mewajibkan negara untuk “mempertahankan” nilai keluarga tradisional yang berdasarkan Islam.

Namun konstitusi 2012 untuk pertama kalinya mendefiniskan syariah. Dokumen tersebut menetapkan prinsip-prinsip syariah termasuk “bukti, peraturan, yurisprudensi dan sumber-sumber” yang diterima oleh Islam Sunni, sekte Islam mayoritas di Mesir.

Dokumen baru juga memberikan wewenang yang belum pernah ada sebelumnya kepada Al-Azhar, sekolah agama paling dihormati dalam kelompok Islam Sunni, dengan menyatakan bahwa semua hal berkaitan syariah harus dikonsultasikan pada para akademi di sekolah tersebut. Piagam 1971 tidak menyebut-nyebut Al-Azhar.

Hak Asasi Manusia

Kedua dokumen menyatakan bahwa tahanan tidak boleh menjadi target “bahaya fisik maupun moral” dan negara harus menjaga kehormatan diri mereka.

Dalam hal perlindungan hak asasi yang baru, konstitusi 2012 melarang semua bentuk eksploitasi manusia dan perdagangan seks.

Hak Perempuan

Kedua dokumen meminta negara membantu perempuan dalam biaya mengasuh anak dan menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan. Namun dokumen-dokumen ini berbeda dalam hal persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pembukaan konstitusi 2012 menyatakan bahwa Mesir menaati prinsip persamaan “untuk semua warga negara, perempuan dan laki-laki, tanpa diskriminasi atau nepotisme atau perlakuan yang memihak, baik dalam hal hak maupun kewajiban.”

Bagian utama dokumen baru juga mengandung dua pasal yang melarang negara melanggar hak dan kesempatan yang sama bagi warga negara. Namun kedua pasal tersebut tidak secara eksplisit melarang diskriminasi terhadap perempuan.

Konstitusi 1971 menyertakan satu pasal yang mewajibkan negara untuk memperlakukan perempuan dan laki-laki secara sama dalam “ranah politik, sosial, budaya dan ekonomi,” selama perlakuan tersebut tidak melanggar syariah.

Satu pasal lain secara eksplisit melarang diskriminasi gender.

Kebebasan Ekspresi

Kedua piagam menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat secara verbal, tulisan atau gambar, dan kebebasan pers untuk memiliki organisasi berita dan menerbitkan berita secara independen.

Dokumen 2012 melakukan perubahan besar dengan menjamin kemerdekaan berkeyakinan untuk “agama monoteis/samawi” – sebuah referensi untuk Islam, Kristiani dan Yudaisme.

Konstitusi tersebut menyatakan bahwa pengikut agama-agama tersebut memiliki hak untuk melaksanakan ritual keagamaan dan mendirikan tempat ibadah “sesuai aturan hukum.” Undang-undang dasar terdahulu tidak menyebutkan hak-hak agama selain Islam.

Dalam perbedaan lainnya, dokumen yang baru tersebut mencakup larangan terhadap “penghinaan” terhadap nabi-nabi dalam Islam.

Wewenang Presiden

Kedua konstitusi menetapkan presiden sebagai komandan militer tertinggi dan kepala Dewan Pertahanan Nasional, lembaga yang beranggotakan enam menteri Kabinet sipil dan enam pejabat tinggi militer.

Dokumen-dokumen tersebut juga mengatakan bahwa presiden hanya dapat menyatakan perang atas persetujuan parlemen.

Beberapa batasan untuk otoritas presiden ditambahkan pada piagam 2012. Dokumen ini mengurangi masa jabatan presiden dari enam tahun menjadi empat tahun, dan presiden hanya dapat dipilih kembali satu kali, tidak terbatas seperti dalam era Mubarak.

Kandidat perdana menteri yang dicalonkan presiden juga harus disetujui parlemen sebelum diangkat. Sebelumnya, presiden memiliki hak untuk menunjuk atau memecat perdana menteri tanpa veto parlemen.

Piagam 2012 juga mewajibkan presiden untuk berkonsultasi dengan Dewan Pertahanan Nasional sebelum menyatakan perang.

Dokumen ini sama sekali tidak menyebut wakil presiden. Mantan presiden Mubarak memiliki hak untuk mengisi pos tersebut sesuai dokumen 1971, namun ia hanya melakukannya pada hari-hari akhir kekuasaannya.

Kekuasaan Militer

Konstitusi yang baru secara signifikan memperkuat otoritas pasukan bersenjata Mesir. Dokumen itu menyatakan bahwa presiden harus memilih menteri pertahanan dari pejabat tinggi militer. Pilihan tersebut tidak dibatasi sebelumnya.

Di bawah piagam yang baru, kekuasaan untuk menetapkan anggaran pasukan bersenjata dijamin oleh Dewan Pertahanan Nasional, setengah dari anggotanya adalah pejabat militer.

Pejabat senior militer juga mendapat kekuasaan lebih tinggi untuk menyeret warga sipil ke pengadilan militer, namun hanya dalam kasus-kasus kejahatan yang dianggap “membahayakan pasukan bersenjata.”

Selain itu, dokumen 2012 juga menciptakan Dewan Keamanan Nasional yang beranggotakan pejabat senior militer dan menteri Kabinet yang sipil dengan jumlah berimbang.

Dewan tersebut diberikan tugas untuk mengadopsi strategi-strategi keamanan, mengidentifikasi ancaman keamanan dan mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

*http://www.voaindonesia.com/content/konstitusi-baru-mesir-perbedaannya-dengan-versi-lama/1572237.html

Read More

KAMMI : Bubarkan Partai Demokrat

 

M SAY ABI " Islamedia - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menilai kasus Hambalang terjadi karena adanya perampokan sistematis politisi Demokrat. Ini terjadi mulai dari sektor pengusaha, legislatif dan eksekutif yang banyak melibatkan elite Demokrat.

“Kasus Hambalang ini jelas perampokan sistematis Partai Demokrat. Semua oknum pejabat yang terlibat adalah elite Demokrat. Mereka berkolaborasi merampok uang negara dengan perahunya masing-masing, “ jelas Sekretaris Jenderal PP KAMMI Andriyana di Jakarta, Rabu (19/12)

Andriyana menambahkan, kerugian negara akibat kasus Hambalang sangat fantastis sehingga menyebabkan rakyat menderita. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus hambalang kerugian negara mencapai 243,6 milyar dengan rincian selisih pembayaran uang muka senilai Rp116,9 miliar ditambah kelebihan pembayaran atau pemahalan harga pelaksanaan konstruksi hingga Rp126,7 miliar yang terdiri atas mekanikal elektrikal sebesar Rp75,7 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp51 miliar.

“Ini uang rakyat dan dirampok para penguasa yang zalim. Untuk itu KAMMI mendesak KPK menangkap para koboi perampok anggaran Negara ini. Mereka jelas merupakan biang keladi keruntuhan Indonesia dan simbol kebobrokan moral pejabat negara, “ tegasnya

Andriyana juga menegaskan, kasus Hambalang kental dengan indikasi tindak pidana pencucian uang. Partai Demokrat sukses menjadi tempat praktek pencucian uang sehingga harus dibubarkan.

“Berdasarkan data dan fakta, ada aliran dana hasil rampokan proyek Hambalang yang mengalir dalam kongres Partai Demokrat di Bandung. Untuk itu, Partai Demokrat harus dibubarkan, “ jelasnya

Andriyana menambahkan, KAMMI juga menuntut Presiden SBY mundur dari jabatannya karena gagal mengatasi korupsi di Tanah Air. Ini dibuktikan dengan semakin buruknya indeks korupsi Indonesia, dimana berdasarkan rilis Transparancy Internasional indeks tingkat korupsi di Indonesia naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012.

“Presiden SBY harus mundur karena gagal mengatasi korupsi. Jika tidak mundur, KAMMI bersama rakyat akan menjalankan Reformasi jilid dua Januari nanti, “ pungkasnya.

Read More

PKS Jamin Tidak Memeras Kumpulkan Modal Pemilu

 JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menjamin kader partainya tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengumpulkan modal untuk menghadapi Pemilu 2014. Menurut Hidayat, PKS memiliki mekanisme pengumpulan dana sendiri yang dijamin bersih.

"Jaminannya sangat jelas bahwa PKS tidak akan gunakan cara-cara ilegal untuk kumpulkan dana. PKS menolak diartikan seluruh partai politik akan pergunakan 2013 untuk kongkalikong, pemerasan, mengumpulkan dana untuk Pemilu 2014," kata Hidayat seusai mengikuti acara refleksi akhir tahun PKS di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (29/12/2012).

Hidayat mengatakan, tidak ada artinya jika memenangkan Pemilu, tetapi menggunakan cara-cara curang dalam mengumpulkan modal kampanye. Hal itu, menurutnya, tidak akan meningkatkan kualitas pemilu.

"Jadi kami berikan jaminan, siapa pun dari PKS tidak boleh mempergunakan cara yang melanggar hukum, apalagi korupsi, pemerasan, kongkalikong; tidak diperbolehkan," sambungnya.

Tentu saja, lanjut Hidayat, PKS memiliki mekanisme untuk mengawasi para kadernya. Pria yang pernah bersaing memperebutkan kursi DKI 1 itu pun mengatakan, PKS sudah punya cara baku dalam mengumpulkan dana, salah satunya melalui iuran para kader.

"Ada iuran. Kalau ada yang mengatakan tidak ada partai yang iuran, itu bohong. Kami anggota DPR setiap bulan dipotong minimal Rp 20 juta dari gaji. Kami juga punya mekanisme untuk kumpulkan dana," ujar Hidayat.

Menurutnya, PKS sudah mulai menabung mengumpulkan dana sejak 2009. Baik itu dari iuran anggota DPR, DPRD, fraksi, maupun kader lainnya.

"Yang diperlukan bukan money politics. Rakyat harus diyakinkan memilih bagaimana anggota DPR yang bersih," ucapnya.

Hidayat juga meminta Indonesia Corruption Watch membuka data siapa-siapa saja kader PKS yang disebutnya terlibat kasus korupsi. Menurut Hidayat, sepanjang 2012, tidak ada kader PKS yang terlibat kasus korupsi.

"Ada memang dua kader yang pernah kena kasus, tapi sama MA (Mahkamah Agung) dibebaskan, bebas murni, misalnya Pak Misbakhun dan Pak Rukhyat. Memang ada, tapi sudah dibebaskan, apa ini dianggap masih bermasalah? Kami berharap ICW, maupun PPATK, jangan tanggung-tanggung, jangan politisasi menghadirkan sesuatu yang hanya menimbulkan kegaduhan. Sebut saja nama mereka supaya bisa ditindaklanjuti," ujarnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, ICW merilis data kader partai yang terjerat kasus korupsi. Menurut ICW, ada dua kader PKS yang diproses hukum, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun di KPK. Jumlah kader PKS yang terlibat korupsi ini relatif lebih sedikit dibanding partai lainnya. Menurut ICW, kader Partai Golkar paling banyak terlibat korupsi, yakni 14 orang, disusul dengan Partai Demokrat 10 orang.

ICW juga menengarai, korupsi politik akan semakin masif pada 2013 nanti. Tahun itu, para elite politik tengah sibuk mengumpulkan modal Pemilu 2014.

Read More

PKS Memang Beda

 Islamedia ( M. Say Abi )- Dua bulan terakhir, PKS seolah menjadi actor antagonis dari sebuah drama politik yang entah disutradarai oleh siapa. Semuanya bermula ketika PKS ngotot menggulirkan hak angket mafia pajak. Bersama Partai Golkar,  PKS menjadi partai yang berbeda sikapnya dengan partai koalisi pendukung SBY terkait hak angket tersebut. Ketika akhirnya pendukung hak angket kalah  dalam voting, saat itu pula drama politik PKS bergulir.

Diawali dengan isu korupsi daging impor yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, video mesum tidak mirip Anis Matta, lalu secara tiba-tiba muncul Yusuf Supendi yang menggugat petinggi PKS dengan berbagai tuduhan, hingga berujung pada kasus Arifinto yang tertangkap kamera wartawan sedang “melihat” materi porno di ipadnya saat Sidang Paripurna.

Hujatan publik mengalir deras. Cercaan dan makian bertubi-tubi menghujani tubuh PKS. Kata mereka: “PKS menjual agama”; “ PKS partai munafik”; PKS partai porno”; “PKS tak ada bedanya dengan partai lain”.  Benarkah PKS sama dengan partai lainnya?

PKS Tetap Beda!

PKS bukanlah kumpulan malaikat yang karena tak punya nafsu maka tak bisa berbuat salah. PKS juga bukan kumpulan setan yang setiap saat selalu berbuat salah dan berkewajiban mengajak orang lain untuk mengikuti jejaknya.

PKS hanya jamaah manusia yang berusaha seoptimal mungkin “mendekati” kesucian malaikat untuk tak berbuat dosa dan disaat yang sama berusaha semaksimal mungkin menjauhi setan agar tak terjerumus dalam kesesatannya.

Setiap pekan kader PKS mengkaji Islam sebagai cara kader PKS mengenal lebih dekat ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah saw. Setiap pekan kader PKS di mutaba’ah: berapa kali kader PKS sholatjamaah?; berapa kali kader PKS sholat sunnah?; berapa kali kader PKS puasa?; berapa kali kader PKS membaca dan mentadabburi al-Qur’an?; berapa kali kader PKS sholat malam?; berapa kali kader PKS berinfak?; berapa kali kader PKS bersilaturahim?; berapa kali kader PKS membaca buku?; dan berapa kali kader PKS melakukan amal-amal kebaikanlainnya?

Itu semua sebagai cara kader PKS mempraktekkan ajaran Islam yang lengkap dan paripurna. Itulah cara kader PKS menjauhi perbuatan dosa. Itulah cara kader PKS mengendalikan nafsu. Itulah cara kader PKS “mendekati” kesempurnaan malaikat yang bebas dari dosa. Dan, sekali lagi, itulah cara kader PKS menjauhi godaan setan yang tak pernah kenal lelah mendatangi kader PKS dari seluruh penjuru mata angin, bahkan hingga merasuk kedalam hembusan nafas dan aliran darah kader PKS.

Beberapa pekan sekali kader PKS mabit untuk membersihkan hati dari debu-debu dosa. Kader PKS  sholat malam berjamaah, kader PKS bermuhasabah,  kader PKS mengkaji Islam. Begitu indah. Suasana kebersamaan begitu terasa. Kader PKS terikat bukan hanya karena factor politik;  tapi ikatan iman dan aqidah.

Adakah partai lain melakukan apa yang PKS kerjakan? Sejauh pengamatan kami: belum ada! Bagi kader PKS, partai hanya sebuah sarana dakwah; bukan tujuan; bukan segala-galanya.

Lalu, mengapa masih ada kader PKS yang terjebak rayuan maut setan?

Itulah bukti bahwa kader PKS manusia;  bukan malaikat. Bukti bahwa setan tak kenal lelah menggoda manusia dengan berbagai trik jitu dan halus. Bayangkan, kader PKS saja yang berusaha keras menginternalisasi nilai-nilai Islam kepada paraanggotanya, ternyata masih kecolongan. Lalu, bagaimana jadinya dengan partai lain yang Cuma menjadikan politik sebagai sarana merebut dan mempertahankan kekuasaan?

PKS Tetap Beda!

Bagi yang menganggap PKS sama dengan partai-partai lain, perhatikanlah baik-baik setiap kasus yang menimpa PKS. Semuanya baru dugaan dan tak pernah diajukan kemeja pengadilan. Kasus korupsi daging impor yang dimuat di Majalah Tempo, hingga hari ini tak pernah masuk keranah hukum. Bahkan, kalau mau jujur, apa yang menimpa Arifinto, belum terbukti benar.  Sejauh ini, media menghakimi Arifinto sengaja membuka situs porno, yang kemudian dibantah oleh Arifinto bahwa ia hanyamembuka link email.

Dan inilah yang membuat PKS tetap beda dengan partai lainnya. Meski belum terbukti, Arifinto langsung mundur sebagai anggota DPR. Tahukah jika di gedung dewan yang terhormat itu, teramat banyak anggotanya yang jelas-jelas sudah terbukti bersalah, namun tak mau mundur dengan alasan kasusnya belum memiliki kekuatan hukum tetap?

Tahukah jika disana banyak tindakan anggota dewan yang jauh lebih menjijikkan dan memalukan dibanding Arifinto? Tidur saat sidang, jarang hadir,  menelepon dan bermain ipad. Tapi mereka tak malu. Dan karenanya mereka tak mau mundur.

PKS Tetap Beda!

Lihatlah saat PKS melakukan pergantian pucuk pimpinan partai. Tak ada gontok-gontokan. Tak ada keributan. Tak ada politik uang. Tak ada kursi terbang di atas kepala. Tak ada kata-kata makian yang terlontar. Semuanya berlangsung smooth. Bahkan tak jarang di antara kader PKS saling mempersilakan diri untuk menjadi pemimpin.

Itu karena bagi kader PKS, menjadi pemimpin adalah amanah berat yang kelak harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Menjadi pemimpin di DPC, DPD, DPW atau DPP bukanlah tiket untuk menjadi anggota dewan atau menteri. Dan karena itu pula, tak ada dalam kamus kader PKS untuk mati-matian memperebutkannya.

Bandingkan dengan partai lain. Setiap dihelat munas, rapimnas, mukernas atau yang sejenisnya, selalu saja berita yang tersaji sangat tidak elok untuk didengar. Isu suap, perkelahian di ruang sidang, kursi terbang, dan sebagainya. Ujung-ujungnya, ketika ada pihak yang kalah, maka mereka akan keluar dari partai dan membuat barisan baru.

PKS Tetap Beda!

Masih ingatkah dengan tradisi politik adiluhung yang dilakukan PKS sejak dulu? PKS mengharamkan rangkap jabatan. Tak ada dalam kamus PKS, seorang pejabat public juga menjadi pejabat partai. Di mulai dengan mundurnya Nurmahmudi Ismail yang saat itu diangkat menjadi menteri Kehutanan oleh Gus Dur. Ia mundur sebagai presiden partai untuk menghilangkan konflik kepentingan. Tradisi itu terus PKS lakukan hinggasaat ini.

Bukankah secara kasat mata saja, terlihat perbedaan PKS dengan partai lain? Di saat PKS mengharamkan rangkap jabatan, di saat yang sama partai-partai lain justru dengan sengaja menjadikan pimpinan partainya merangkap jabatan sebagai pejabat publik. Kita bias melihatnya sekarang: betapa banyak pimpinan partai yang menjadi menteri.

PKS Tetap Beda!

Slogan PKS sebagai partai yang peduli, bukan pepesan kosong. Berapa kali sudah PKS berada di garda terdepan saat bencana dating menghantam negeri kita tercinta. Di Aceh kala tsunami menerjang; Di Yogyakarta kalagempa mengguncang; di Padang dan Mentawai saat lindu menggoyang; juga di Yogyakarta kala Merapi meradang. Kepedulian PKS adalah wujud Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Praktek nyata dari keindahan nilai-nilai Islam dalam memandang kemanusiaan.

Itulah yang membedakan PKS dengan partai lain. PKS hadir setiap hari: dimana pun dan kapanpun. PKS tak hanya hadir saat menjelang pilkada atau pemilu. PKS tak hadir lima tahun sekali dengan membagi-bagi sembako, kaos, jilbab dan uang.  Tak semurah dans erendah itu PKS menghargai rakyat.PKS hadir setiap saat ketika masyarakat membutuhkan PKS.

PKS Tetap Beda!

Meski kader PKS mulai dihinggapi persoalan-persoalan yang mirip dialami kader partai lainnya, tak serta merta membuat PKS sama. Kasus Arifinto yang menurutnya tak sengaja membuka konten porno   tentu saja jauh berbeda dengan kasus sejenis yang dialami kaderpartai lain. Arifinto bukanlah Yahya Zaini atau Max Moein yang jelas-jelas telah berzina.

Akhirnya, kami hanya ingin mengingatkan: Toyota Alphard dan Bajaj tetaplah berbeda meski keduanya memiliki bentuk roda yang sama yakni bundar.

Read More

Refleksi Akhir Tahun

Islamedia - Partai Keadilan Sejahtera menggelar kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2012 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/12). Dari pantauan Wartawan BeritaHUKUM.com dalam acara puncak tersebut hadir para tokoh Indonesia memenuhi undangan Partai berlambang padi dan bulan sabit kembar ini.

Diantara para undangan yang hadir, nampak Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Wakil DPR RI Anis Matta, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq Anggota DPR Hidayat Nurwahid, Adang Daradjatun, Prof Jimly Ashidiqi, Tokoh Akademisi Anis Baswedan, Novelis Untung Wahono dan para Ketua DPP PKS.

Yudi Widiana Adia selaku Ketua DPP PKS Bidang Seni dan Budaya, dalam penyampaiannya mengungkapkan bahwa perlunya seni mendapat tempat yang istimewa pada kegiatan refleksi akhir tahun ini.

Senada dengan hal tersebut, kegiatan malam tadi penuh dengan pentas seni, dari tari-tarian nusantara, seperti tarian ondel-ondel Betawi, tarian manuk dadali Jawa Barat, tarian jaranan Jawa Tengah, tarian rateuh Aceh, tarian paris barantai Kalimantan Selatan, tarian sipato ka an dari Manado.

Selain itu, acara tersebut menghadirkan Swarna Indonesia, Fatih Nasyid Acapela, Sarimbit Family Models, hingga pada kesempatan Stand Up Comedy dari Fikri Rasta yang membuat hadirin tertawa terpingkal-pingkal karena gaya indoarab Fikri yang mengulas kawin kontrak, pinokio, balonku ada lima dalam isi lawakannya.

Pada kegiatan refleksi tersebut turut dibagikan Piala bergilir yang pertama kali pada pemenang pertama lomba band yang dimenangkan oleh Nameless Band. Sedangkan untuk juara 2 diraih oleh Tafakkur Band, juara 3 diraih oleh Damai Band, dan juara Favorit diraih oleh D'atengs Band, masing-masing band mendapatkan uang pembinaan jutaan rupiah. Hadiah diserahkan di atas panggung utama oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak dalam pidatonya mengatakan bahwa, "Para seniman dan budayawan bisa memberiksan sentuhan yang istimewa, jika di negara lain seniman dimanjakan, namun disini keteguhan, ketabahan dan kemandirian dari para seniman patut mendapat perhatian," ujarnya.

Tak kalah menariknya pada acara refleksi malam tadi, hadir Deddy Mizwar artis kawakan yang juga calon Wakil Gubernur Jawa Barat ini membacakan puisi karya Mustofa Bisri, berikut bagian dari puisi tersebut:

... Umat Muhammad kah kita? Khairu umatkah kita? Atau kita sama saja dengan makhluk lain, atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak-budak perut dan kelamin.

Iman kita kepada Allah yang gaib, rasanya lebih tipis, dari uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa kita khusyuk di depan masa dan tiba-tiba buas dan binal justru di saat sendiri bersamanya ...

Acara ditutup dengan menyanyikan secara bersama lagu Kolam Susu Koes Plus dengan iringan musik intrumen dari Jogja Muslim Orchestra.(bhc/mdb)

Read More

Ketua Partai An-Nur Mundur

Islamedia - Ketua Partai An-Nur yang berhaluan Salafi, DR. Imad Abdul Ghafur, secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari partainya hari Sabtu kemarin, seraya mengatakan bahwa dia akan membentuk Partai Al-Wathan.

Dalam status akun pribadinya di jejaring sosial Facebook, Abdul Ghafur mengatakan, "Partai Al-Wathan akan menjadi partai Mesir terbesar yang menghimpun bebagai lapisan dari kekuatan Islam dan nasionalis Mesir. 

Diapun menyatakan bahwa kini telah dilakukan kesepakatan dengan beberapa nama yang berupaya mengumpulkan mandat untuk mendirikan partai ini di berbagai provinsi. Dalam waktu dekat, nama-nama tersebut akan diumumkan. Siapa yang minat bergabung untuk mendirikan Partai Al-Wathan dipersilahkan berkomunikasi dengan koordinator di setiap provinsi.

Pengunduran diri Abdul Ghafur dilakukan setelah sebelumnya terjadi gelombang pengunduran diri yang terjadi dalam jajaran Partai An-Nur. Akan tetapi jajaran pimpinan partai menganggap sepele masalah ini dan tidak penting, karena menurut mereka jumlahnya tidak mencapai 1 atau 2 % dari anggota partai.[islamtoday.net]

Read More